Makalah Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Peternakan di NTT

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan rahmat -Nya  yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penilaian dari mata kuliah Manajenem Pemuliaan Ternak serta untuk menambah wawasan penulis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemuliaan sapi potong yang ada di Indonesia.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih  kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan makah ini.

Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan saran guna menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah  ini tidak hanya sebagai persyaratan penilaian dari mata kuliah Manajenem Pemuliaan Ternak saja namun dapat juga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.


                                                                                    Indonesia,  22 Desember 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................................
KATA PENGANTAR...............................................................................................
DAFTAR ISI..................................................................................................................
i
ii
iii
BAB I
PENDAHULUAN..................................................................................
1.1  Latar Belakang............................................................................
1.2  Tujuan Penulisan..........................................................................
1.3  Manfaat Penulisan........................................................................
1
1
2
2
BAB II
PEMBAHASAN...................................................................................
2.1  Sejarah Singkat Pembangunan Peternakan di NTT...................
2.2  Bangsa - Bangsa Ternak Sapi di NTT.......................................
          2.2.1        Sapi Bali....................................................................
          2.2.2        Sapi Madura.............................................................
          2.2.3        Sapi Ongole....................................................................
          2.2.4        Sapi Brahman.................................................................
2.3  Mutu Genetik dan Persoalannya...................................................
2.4 Efek Breeding dari Kebijakan Introduksi Vs Pemuliabiakan Ternak dalam Konteks Pengembangan Peternakan Di Provinsi NTT...................................................................................
2.5 Strategi Alternatif Pengembangan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)..................................................................
3
3
4
5
5
5
6
6


9

12
BAB III
PENUTUP..........................................................................................
3.1 Kesimpulan...................................................................................
14
14
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................
15


BAB I 

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Salah satu determinan keberhasilan pembangunan adalah tersusunnya rencana pembangunan secara baik lewat berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan melalui rangkaian kegiatan pembangunan di Indonesia dari waktu ke waktu dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Seiring dengan penerapan Undang – undang Otonomi Daerah tersebut, maka di bidang peternakan sebagian besar kewenangan pembangunan peternakan terutama tugas operasional menjadi urusan desentralisasi di Kabupaten / Kota.

Hal ini menyebabkan kewenangan kabupaten / kota dalam menjalankan desentralisasi di bidang peternakan menjadi begitu luas tanpa pertimbangan atau kajian yang obyektif dan rasional, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini telah melahirkan berbagai persoalan baru berkaitan dengan kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia ke beberapa Kabupaten di daratan Timor, Flores dan Sumba untuk alasan perbaikan mutu genetik ternak Sapi lokal.

Oleh sebab itu penulisan makalah ini secara umum dimaksudkan untuk membahas bagaimana dampak / efek breeding kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia terhadap pengembangan peternakan di Provinsi NTT dan sesungguhnya apa tujuan yang ideal dari kebijakan introduksi Sapi Brahman ke wilayah Provinsi NTT dalam kerangka Otonomi Daerah menuju kondisi ketangguhan.

1.1  Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan  makalah ini adalah untuk :
1.    Mengkaji berbagai pemikiran yang berhubungan dengan pengembangan peternakan di Provinsi NTT dalam kaitannya dengan kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia.
2.    Mengidentifikasi serta merumuskan berbagai strategi alternatif pengembangan peternakan di Provinsi NTT.

1.2  Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
1.    Sebagai sumber informasi dan pengetahuan menyangkut dampak kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia terhadap pengembangan peternakan di Provinsi NTT.
2.    Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam Mata Kuliah Ilmu Pemuliabiakan  Ternak Potong.

BAB II

PEMBAHASAN 


1.1    Sejarah Singkat Pembangunan Peternakan di NTT

Menengok sejarah pembangunan peternakan, berbagai jenis ternak secara tradisional telah dipelihara dan diusahakan oleh masyarakat khususnya petani – peternak di NTT. Khusus untuk ternak sapi, sejarah mencatat bahwa NTT pernah dijuluki sebagai gudang ternak karena menjadi sumber ternak sapi bibit dan sapi potong bagi daerah lain di Indonesia, bahkan pernah mengekspor ternak Sapi dan Kerbau ke hongkong dan singapura sampai tahun 1977 (Anonimous, 2001).

Dengan mempertimbangkan kondisi fisik geografis, maka atas prakarsa pemerintahan Hindia Belanda, pada awal abad ke 20, tepatnya tahun 1912 dikembangkanlah tiga bangsa sapi tropis yaitu Sapi Bali di Timor, Sapi Madura di Flores dan Sapi Ongole di Sumba. Pada dasarnya tujuan utama pemasukan Bangsa Sapi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lawalu, 1998).

Hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, karena selain budaya memelihara ternak oleh masyarakat yang mendiami Provinsi NTT sudah menjadi tradisi turun – temurun juga karena ditunjang oleh adanya keunggulan dari aspek fisik wilayah baik Klimatik (Iklim), Edafik (Tanah dan Air), maupun Biotik (Flora dan Fauna).

Lawalu, 1998 menyatakan bahwa dalam perjalanan waktu, terbukti bahwa perkembangan Sapi Bali di Timor lebih baik ketimbang Sapi madura di Flores juga Sapi Ongole di Sumba. Menyadari akan potensi tersebut di NTT, pemerintah pusat & pemerintah propinsi selama PJP I telah banyak memberikan bantuan dalam rangka usaha pembangunan ekonomi regional. 

Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa memasuki PJP II, pilihan pengembangan peternakan dengan pola Agribisnis, suatu pendekatan yang bersifat terpadu mulai digunakan. Adapun tujuan penggunaan pendekatan ini adalah dalam rangka lebih memacu pembangunan peternakan di Provinsi NTT guna mendorong peningkatan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan.

Di era reformasi, dengan dikeluarkannya kebijakan Otonomi Daerah ternyata telah berdampak pada semakin terbatasnya kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. Segala urusan lebih banyak berhubungan langsung dengan Kabupaten / Kota.

Harusnya penerapan Otonomi Daerah ini, dalam perspektif pembangunan peternakan sepantasnyalah dijadikan Sebagai “leading sector” yang menunjang pembangunan di Provinsi NTT dengan berbagai kebijakan multi aspek.

Hal ini karena peluang untuk berusaha pada sub sektor peternakan sangat besar dan memiliki prospek yang cerah di masa mendatang dengan penyebaran pada lapangan pekerjaan utama yakni 78,68 % yang bekerja di sektor pertanian. Ini berarti sektor pertanian adalah sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja dan sangat berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. (Randu,dkk. 2002).

Namun dalam kenyataannya, penerapan Undang – undang Otonomi Daerah dalam beberapa tahun terakhir ini pada sub sektor peternakan lebih banyak menimbulkan kontroversi terutama menyangkut perlu tidaknya melakukan kebijakan Introduksi Sapi Brahman dari Australia ke Wilayah Provinsi NTT.

Hal ini cukup menarik untuk dicermati dan dibahas dalam makalah ini, karena berbagai argumentasi yang dibangun baik itu lewat berbagai diskusi maupun melalui media massa beberapa saat yang lalu sampai dengan saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar.

2.2    Bangsa - Bangsa Ternak Sapi di NTT

Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis – jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan manusia lainnya. Ternak sapi menghasilkan sekitar 50 % kebutuhan daging di dunia, 95 % kebutuhan susu, dan kulitnya menghasilkan sekitar 85 % kebutuhan kulit untuk sepatu (Pane,1993).

Di provinsi NTT terdapat 3 (tiga) bangsa ternak sapi yang sudah adaptif dengan aspek fisik wilayah daerah ini antara lain : Sapi Bali, Sapi Madura dan Sapi Ongole. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini didatangkan juga Sapi Brahman dari Australia dalam bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten / Kota maupun dalam bentuk sumbangan dari para pengusaha untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (Pos Kupang Edisi 17 Desember 2004).

1.      Sapi Bali.
Merupakan breed Sapi asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi dari Banteng (Bos sondaicus). Sapi ini mempunyai potensi penampilan produksi yang cukup tinggi. Populasinya pada tahun 1999 mencapai 27 % dari seluruh sapi potong yang ada di tanah air (Abidin, 2001). Di Provinsi NTT akibat adaptasi yang cukup lama dengan kondisi iklim setempat, masyarakat menyebutnya Sapi Timor.

2.      Sapi Madura.
Merupakan hasil persilangan antara Bos sondaicus dan Bos indicus tetapi kurang jelas
kapan terbentuknya (AAK, 2002). Sedangkan Pane, 1993 menyatakan bahwa Sapi
Madura diduga sama seperti Sapi Jawa dan berasal dari keturunan Zebu dan Banteng.
Di Indonesia populasinya mencapai 12 % tetapi penyebarannya tidak semerata Sapi
Bali. Jenis sapi ini banyak diternakkan di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.      Sapi Ongole.
Merupakan keturunan Sapi Zebu dari India (Bos indicus). Di negara asalnya Sapi ini
termasuk jenis yang populer. Sapi Ongole pertama kali dimasukkan di NTT oleh
pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1912 ke Pulau Sumba dengan jumlah
pejantan 42 ekor dan 496 betina serta
70 ekor pedet langsung dari India untuk selanjutnya diternakkan secara murni di Pulau
Sumba, sehingga masyarakat menyebutnya dengan Sumba Ongole (Pigawahi,1986).

4.      Sapi Brahman.
Adalah keturunan Bos indicus dan merupakan hasil persilangan antara Sapi Ongole
(Bos indicus) dengan Sapi Eropa (Bos taurus) dengan perbandingan 90 % darah Ongole
dan 10 % darah Eropa (AAK, 2002). Sapi ini dikembangkan di Amerika Serikat dan
kemudian dieksport ke Australia untuk disilangkan dengan Sapi Asal Eropa.

Di Provinsi NTT jenis Sapi ini awalnya didatangkan dalam bentuk Semen Beku dan
beberapa tahun terakhir ini didatangkan dalam bentuk hidup melalui kebijakan
Kabupaten/Kota yang sampai dengan saat ini masih meninggalkan kontroversi atas
kebijakan tersebut. (baca juga: Jenis - Jenis Sapi Potong di Indonesia)

2.3    Mutu Genetik dan Persoalannya

Beberapa waktu terakhir ini, perbincangan tentang mutu genetik menjadi begitu hangatnya terkait kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia. Beberapa pihak menyatakan ini demi alasan perbaikan mutu genetik, sedangkan pihak lain menyatakan ini sebagai upaya peningkatan produksi melalui program penggemukan.

Meskipun pada tataran aplikasi di lapangan semua ini menjadi sangat tidak nyata karena secara faktual di lapangan ada kecenderungan menurunnya bobot tubuh dari sapi – sapi dewasa kita yang sampai saat ini hanya berkisar 250 – 300 kg.

Pellokila (2003) menyatakan bahwa, selain akibat ketidakmampuan daerah menyiapkan ternak – ternak sapi untuk mengimbangi permintaan akan produk asal hewani, mengakibatkan pemerintah daerah setempat menurunkan standart mutu ternak, misalnya untuk Sapi Potong dari tinggi pundak 105 cm menjadi 102 cm. Ironisnya banyak pula Sapi dengan berat badan 180 – 200 Kg dikeluarkan ke wilayah barat Indonesia karena kurangnya stok di lapangan.

Jika kita melihat data sensus ternak di akhir tahun 2000, ternyata menunjukkan bahwa populasi ternak di Provinsi NTT mengalami penurunan antara lain Sapi –33%, kerbau –23% dan Kuda –45 %. Selanjutnya untuk pemotongan ternak, cenderung terjadi peningkatan karena disesuaikan dengan kebutuhan untuk konsumsi lokal yang bertambah karena kenaikan penduduk serta daya beli masyarakat.

Berikut ini akan disajikan tabel jumlah populasi, jumlah pemotongan dan jumlah pengeluaran ternak Sapi di Propinsi NTT untuk periode tahun 1994 – 2000.
https://www.berbagiilmupeternakan.com/

Warwick E.J (1995) menyatakan bahwa, inbreeding adalah perkawinan antara ternak yang mempunyai moyang bersama dalam 4 sampai 6 generasi pertama dari silsilahnya. Pengaruh luar Inbreeding yang dianggap merusak telah diketahui sejak berabad-abad lalu dalam beberapa literatur yang secara jelas tidak merestui apabila inbreeding, sehingga berimbas pada larangan perkawinan antara keluarga dekat dalam masyarakat kuno.

Charles Darwin dalam buku “The Variation Of Plants and animals under domestication dalam Warwick, 1995 membuat pernyataan sebagai berikut : Akibat dari perkawinan dekat yang berlangsung dalam waktu lama adalah menurunnya ukuran, kekuatan (vigor) badan dan fertilitas, kadang-kadang diikuti dengan bentuk yang cacat.

Inbreeding inilah yang sebenarnya menurut penulis menjadi salah satu biang dari persoalan mutu genetik yang dirasakan dalam berapa tahun terakhir ini, disamping kebiasaan petani yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperbaharuinya, luasan lahan peternakan yang tidak merata serta padang penggembalaan dengan tingkat kepemilikan individu atau tanah adat sehingga ruang gerak ternak menjadi sempit. Hal ini ditunjang oleh pakan yang kurang memadai akibat musim kering yang cukup lama ( ± 8 bulan).

Sebuah pengkajian yang telah dilakukan di wilayah sumber bibit Sapi Bali yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 1990 menemukan bahwa struktur populasi ternak Sapi di Wilayah ini sanggat tidak proporsional sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh bibit dlm jumlah banyak. (Nada Kihe, 2006).

Sehingga sesungguhnya ada 2 (dua) persoalan besar dalam kaitannya dengan mutu genetik di Propinsi NTT yakni bahwa permintaan produk asal hewani belum mampu diimbangi dengan penyediaan ternak berkualitas. Selain itu manajemen sistem pemeliharaan ternak yang bersifat ekstensif adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya inbreeding.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan peternakan di Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT), maka permasalahan terbaru dan aktual adalah kebijakan introduksi ternak sapi Brahman yang diduga dapat mengubah struktur populasi maupun struktur genetik dari ternak Sapi lokal yang ada di provinsi NTT (Pernyataan Litik dalam Pos Kupang edisi 17 Desember 2004).


2.4 Efek Breeding dari Kebijakan Introduksi Vs Pemuliabiakan Ternak dalam Konteks Pengembangan Peternakan Di Provinsi NTT

Dalam ilmu pemuliabiakan ternak khususnya ternak Sapi, ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya introduksi ternak dari luar antara lain : ketidakmampuan sub sektor peternakan menyediakan ternak lokal untuk mencukupi permintaan akan produk - produk asal hewani, disamping rendahnya kualitas dan kuantitas produk dari ternak lokal sehingga diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan produktivitas ternak khususnya dalam hal perbaikan mutu genetik & perbaikan manajemen pemeliharaan (Abdullah,2003).

Nada Kihe (2006) menyatakan bahwa, kebijakan pemuliabiakan pada ternak ruminansia pedaging sampai saat ini belum memberikan hasil memadai dalam hal perbaikan genetik. Alasannya karena :
(1) Pemwilayahan daerah sumber bibit sama sekali tidak diikuti oleh pembinaan terhadap peternak serta belum adanya patokan harga ternak bibit yang mengakibatkan peternak dengan sistem peternakan yang semi intensif cenderung memilih Inseminasi Buatan untuk menghasilkan ternak komersial ; 

(2)Penyebaran bibit dari sumber bibit ke wilayah pengembangan merupakan ternak yang dihasilkan oleh peternak ekstensif, yang nota bene bibit tersebut belum tentu memenuhi syarat bibit menurut pedoman standart ternak bibit di Indonesia baik yang ditetapkan sebagai Standart Pertanian Indonesia Bidang Peternakan (SPI-NAK) maupun yang disepakati sebagai standart kesepakatan ; 

(3) Introduksi bangsa luar (Exotic breeds) untuk persilangan dgn bangsa lokal, dari aspek genetik maupun non genetik dikatakan gagal. Dari aspek genetik kegagalan terjadi karena tahapan analisis genetik untuk mengetahui potensi dari sifat produksi ternak lokal belum pernah dilakukan. Sedangkan dari aspek non genetik, kondisi agroklimat, sosial ekonomi dan budaya masyarakat peternak berbeda dengan negara asal menyebabkan tidak terpenuihintya tuntutan lingkungan manajemen pemeliharaan ternak hasil persilangan.

Selain itu ternak – ternak import begitu tiba di Inonesia akan mengalami berbagai stres (lingkungan, manajemen dan makanan) yang berakibat pada produksi yang rendah. Jika ternak itu di pelihara peternak di pedesaan, terjadi kompensasi khusus yang diperlukan oleh ternak tersebut dan itu tidak dapat diberikan oleh peternak dengan alasan ekonomi.

Ketika Introduksi Sapi Brahman dimasukkan ke wilayah Pulau Sumba tentunya efek breeding yang ditimbulkan mungkin tidak terlalu menjadi masalah karena antara ke dua jenis ternak tersebut sama – sama masih merupakan keturunan Bos indicus. Begitupun ketika dimasukkan ke Pulau Flores sesungguhnya keterikatan keturunan juga bisa menjadi alasan untuk memasukkan Sapi Brahman ke sana.

Namun sesungguhnya, jikalau melihat sejarah pengembangan peternakan khususnya pulau sumba yang ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi Ongole (Lawalu,1998), sangatlah berlebihan jika kita harus melakukan introduksi Sapi Brahman padahal masih banyak hal lain yang sangat penting daripada kebijakan introduksi.

Ketika Introduksi Sapi Brahman dimasukkan ke wilayah Pulau Timor untuk tujuan Penggemukan, maka efek breeding dari kebijakan tersebut sebenarnya tidak keliru dan sah saja. Akan tetapi ketika introduksi tersebut dilakukan untuk tujuan perbaikan mutu genetik melalui persilangan, tentunya efek breeding yang ditimbulkan menjadi sangat besar.

Hal ini karena antara ke dua bangsa ternak tersebut tidak merupakan satu keturunan dari Bos sondaicus, namun hanya merupakan satu spesies saja sehingga perkawinan antara kedua spesies Sapi tersebut memang dimungkinkan jika lingkungan mendukung, namun produksi yang dihasilkan tentu tidak memberikan hasil yang optimal (Jantan dari F1 mandul). Hal ini diperkuat Warwick, 1995 yang menyatakan bahwa dalam kejadian terjadinya persilangan antara Zebu (Bos indicus) X Banteng / Sapi Bali (Bos javanicus) maka keturunan yang dihasilkan untuk betina adalah fertil tetapi yang jantan steril.


2.5 Strategi Alternatif Pengembangan Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pengembangan Peternakan Provinsi NTT menuju kondisi ketangguhan dapat terlaksana dengan baik apabila telah terjadi transfomasi struktural terhadap kondisi perekonomian wilayah. Secara nyata hal ini terjadi dalam bentuk perubahan tipologi usaha ternak di NTT dari suatu usaha sambilan menuju kepada mixed farming yakni sebagai suatu cabang usaha (Lawalu,1998).

Untuk itulah maka pengembangan peternakan Propinsi NTT di masa depan dalam kaitannya dengan kebijakan introduksi Sapi Brahman dari Australia sangat memerlukan beberapa konsep kebijakan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai strategi alternatif dlm kerangka operasional OTDA antara lain :

(1) Melakukan kajian menyangkut struktur populasi dan komposisi darah ternak lokal di NTT serta analisis potensi genetik ternak lokal untuk menentukan jenis Sapi introduksi manakah yang layak dikembangkan di propinsi NTT.

(2) Merancang, membahas dan mengefektifkan peraturan –peraturan dalam bentuk PERDA dengan melibatkan stakeholders dalam dunia peternakan khususnya menyangkut kebijakan introduksi ternak dari luar wilayah propinsi NTT.

(3) Sebelum melakukan pengembangan usaha ternak di suatu tempat dengan tujuan memperoleh produktivitas yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki, maka faktor lingkungan harus menjadi pertimbangan dominan.

(4) Melakukan pembiakan untuk meningkatkan hasil jenis ternak lokal melalui program pemuliabiakan dengan seleksi yang ketat untuk keturunan yang asli, murni dan baik guna dikawinkan dengan ternak lokal yang telah lama beradaptasi dengan kondisi klimatik wilayah setempat. Peningkatan produksi ternak dan hasil – hasil ternak melalui optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

BAB III

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang kebijakan introduksi Sapi Brahman dari australia dan dampaknya terhadap pengembangan peternakan di provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa kebijakan introduksi jika dilakukan untuk mengimbangi permintaan produk hewani yang tidak bisa disuplay oleh keberadaan ternak – ternak lokal di daerah NTT maka dapatlah dipahami. Tetapi jika kebijakan itu dilakukan untuk tujuan peningkatan / perbaikan mutu genetik, maka sangatlah relevan jika kebijakan itu perlu ditinjau kembali di kemudian hari dengan kajian yang lebih komprehensif disertai data – data empirik pendukung.

Namun sesungguhnya yang paling baik dari semua ini dalam kaitannya dengan pengembangan peternakan NTT masa depan menuju kondisi ketangguhan adalah pengoptimalan dan pemanfaatan potensi ternak - ternak lokal kita untuk mendukung dan menciptakan kondisi ketersediaan serta pemenuhan daging.

Satu hal lain yang juga perlu untuk dipikirkan saat ini adalah bagaimana mengubah pola sistem usaha tani masyarakat yang masih termasuk usaha sambilan menjadi sistim usaha tani terpadu (Mixed Farming) dengan ternak sebagai cabang usaha sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan peternak.

Dengan demikian masyarakat akan semakin tertantang untuk lebih berusaha pada sub sektor peternakan dan ini merupakan awal kebangkitan dari kemunduran dunia peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

AAK, 2002. Petunjuk Beternak Sapi Potong dan Kerja. Penerbit Aksi Agraris Kanisius.Jogyakarta.

Abdullah,M.A.N, 2003. Kelenturan Fenotipik Ternak Sebagai respon Terhadap Lingkungan. Prosiding Institut Pertanian Bogor.

Abidin, Z, 2001. Penggemukan Sapi Potong. Penerbit Agromedia Pustaka,Jakarta.

Anonimous, 2001. Pembangunan Peternakan NTT dalam Era Otonomi Daerah. Materi Kuliah Kebijakan Pembangunan Peternakan. Fapet Undana. Kupang

Lawalu,F.H. 1998. Peternakan NTT dan perspektifnya di Abad ke-21. Dalam Boekan, V.J.(Penyunting) NTT Di Abad ke-21 BP-7 Dati I NTT, Kupang.

Nada Kihe,J. 2006. Pemuliaan Ternak Potong Lanjutan. Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Undana. Kupang.

Noor,R.R. 2000. Genetika Ternak Cetakan Ke-3. Penebar Swadaya. Jakarta.

Pane Ismed.1993. Pemuliabiakan Ternak Sapi. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Semoga bermanfaat...(baca juga MAKALAH PETERNAKAN lainnya yang ada di blog ini). Terimakasih

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Peternakan di NTT"

Post a Comment

- Berkomentarlah dengan sopan dan bijak sesuai isi konten.
- Dilarang menyisipkan iklan, link aktif, promosi, spam, dan sebagainya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel